Pengantar
Setelah hancurnya Khilafah tahun 1924, banyak harakah Islam bangkit berjuang untuk mengembalikan kejayaan Islam. Berbagai harakah Islam ini berjuang dengan tujuan, ide, dan metode perjuangan masing-masing. Meski berbeda-beda, namun insya Allah semuanya mendapat ridha Allah SWT selama mereka ikhlas berjuang untuk Islam.
Hanya saja, tak semua perjuangan itu relevan dengan masalah utama (qadhiyah mashiriyah) umat Islam atau sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dalam perubahan. Jadi ikhlas saja tidaklah cukup, meski keikhlasan memang tuntutan mendasar dalam amal perjuangan. Keikhlasan harus disertai dengan pemahaman akan hukum-hukum Islam serta tuntutan ajaran Islam dalam perubahan.
Masalah Utama Umat Islam dan Tipologi Harakah Islam
Islam tak diragukan lagi adalah agama yang komprehensif, yaitu bukan sekedar agama spiritual, tapi juga mengatur segenap aspek kehidupan. Islam adalah agama dan negara. Maka dari itu, sejak Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul, yang menjadi masalah utama umat Islam adalah bagaimana mengamalkan agama Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.
Rasulullah SAW telah berhasil mewujudkan Islam dalam kehidupan bernegara sejak beliau menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah. Inilah yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sesudah beliau selama sekitar 1300 tahun hingga hancurnya Khilafah di Turki tahun 1924. Sejak saat itulah umat Islam hidup terpecah belah dalam puluhan sistem thaghut sekuler dan hidup tertindas karena menjadi sasaran penghisapan dan penjajahan Barat.
Maka dari itu, selama Islam adalah agama dan negara, bukan sekedar agama spiritual, setiap perjuangan harakah Islam wajib memperhatikan masalah ini dalam perjuangannya. Inilah yang disebut masalah utama umat, yaitu mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan bernegara dalam bingkai negara Khilafah.
Dengan demikian, perjuangan harakah Islam seharusnya terfokus pada dua hal. Pertama, membebaskan umat Islam dari penjara sistem thaghut sekuler yang telah memecah belah umat Islam dan menjadikan mereka tak berdaya menghadapi hegemoni Barat. Kedua, mengembalikan umat dalam satu institusi politik pemersatu umat, yaitu negara Khilafah Islam.
Penguasa Dunia Islam sebagai pemimpin sistem thaghut itu sangat memahami hal ini. Maka mereka pun melakukan serangkaian strategi untuk membendung dan menjinakkan harakah-harakah Islam. Mereka berhasil sehingga akhirnya harakah-harakah Islam terbelah menjadi dua tipe utama. Pertama, harakah Islam ideologis yang tidak tersesatkan oleh realitas. Harakah jenis ini sangat paham bahwa untuk mengatasi masalah umat Islam caranya adalah merombak total sistem sekuler yang ada serta memimpin umat untuk menerapkan seluruh hukum Islam dalam negara Khilafah.
Kedua, harakah Islam pragmatis yang disesatkan oleh realitas, yang tidak sadar akan masalah umat, mengakui keabsahan sistem yang ada, serta berjuang dari dalam sistem.
Bertolak dari kondisi umat Islam yang kini hidup tercerai berai dalam sistem thaghut, maka yang dilakukan harakah Islam seharusnya adalah mengubah total sistem thaghut itu, seperti yang dilakukan harakah Islam ideologis.
Perubahan ini berarti tidak mengakui keabsahan sistem thaghut (sekuler) yang ada, karena sistem bikinan penjajah ini hakekatnya adalah musuh Islam dan pelayan kaum penjajah. Perubahan ini juga harus dilakukan dari luar sistem untuk menghancurkannya, bukan dari dalam sistem seperti yang dilakukan harakah Islam pragmatis dengan berpartisipasi dalam kabinet dan parlemen.
Perubahan ini berarti juga harus disertai upaya memimpin umat untuk memahami dan mengamalkan Islam secara sahih. Yaitu Islam sebagaimana diterapkan Rasululah SAW dan para khalifah sesudahnya dalam negara Khilafah, yang akan menyatukan umat yang terpecah belah dan mengembalikan kemuliaan mereka yang terampas oleh kaum penjajah.
Memang penguasa zalim Dunia Islam lebih suka memelihara harakah Islam pragmatis. Sebab dari dua tipe harakah Islam yang ada, harakah pragmatis tidak mengajak umat untuk mengubah sistem thaghut secara total, bahkan mengakui keabsahannya. Harakah pragmatis pada prinsipnya memang bersedia hidup dalam sistem thaghut yang zalim. Maka sistem thaghut tak akan khawatir terhadap harakah pragmatis semacam ini, walaupun harakah ini menggembar-gemborkan slogan “Islam Adalah Solusi,” atau “Kami Ingin Syariah Islam,” atau bahkan slogan “Kami Ingin Khilafah.” Semua ini tak mengkhawatirkan sistem thaghut, selama harakah pragmatis ini telah mengakui keabsahan sistem sekuler yang ada.
Dengan demikian, harakah pragmatis ini telah melakukan penyesatan politik yang dapat menyimpangkan umat dari perjuangan yang benar. Karena keterlibatan harakah pragmatis dalam sistem thaghut berarti melegitimasi sistem thaghut sekaligus mempersulit harakah ideologis untuk menghancurkan sistem thaghut yang ada. Dan perlu dicatat, kebijakan penguasa Dunia Islam yang seperti ini telah didukung oleh Barat.
Strategi Barat Menghadapi Harakah Islam
Barat telah membagi kaum muslimin menjadi dua golongan utama, yaitu golongan fundamentalis (ekstremis) dan golongan moderat. Dari keduanya Barat hanya mendukung golongan moderat, dan bahkan mendudukkannya ke kursi kekuasaan, karena golongan moderat memang tidak menimbulkan bahaya bagi sistem politik di Dunia Islam dan bagi eksistensi Barat di Dunia Islam. Inilah garis besar Barat untuk menyesatkan harakah-harakah Islam.
Contoh nyata untuk strategi Barat itu adalah apa yang terjadi pada Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) pimpinan Recep Tayyip Erdogan di Turki. Turki tetap saja sekuler, dan bahkan menjalankan kebijakan AS dan Israel, meskipun PKP telah berhasil berkuasa. Inilah bukti nyata bahwa PKP telah menjadi harakah Islam yang disesatkan Barat sehingga PKP justru menjadi agen dan kepanjangan tangan dari kepentingan Barat.
Sayangnya, banyak generasi muda umat yang terkecoh dengan harakah pragmatis seperti PKP. Mereka menganggap PKP yang berhasil meraih kekuasaan telah melayani kepentingan Islam dan umat Islam. Padahal, dengan tinjauan sekilas saja, akan terlihat PKP sangat jauh dari ajaran dan politik Islam. Buktinya, PKP mengumumkan tidak akan memusuhi Barat (penjajah), mempercayai demokrasi, ingin menjadi bagian Eropa, serta menjadi sekutu Israel dan mengadakan perjanjian militer dengannya. PKP juga berpartisipasi dalam operasi militer NATO di Afghanistan untuk memerangi Islam dan umat Islam di sana. Dan lebih dari semua itu, PKP adalah pendukung ide-ide Mustafa Kamal Ataturk, manusia hina yang menjadi musuh Islam nomor satu dan penghancur Khilafah.
Harakah seperti PKP ini yang amat didambakan Barat, sehingga Barat berusaha mewujudkannya di berbagai negara di Dunia Islam. Tujuannya adalah untuk menghambat harakah Islam ideologis yang selalu diperangi AS, Eropa, dan penguasa zalim Dunia Islam atas nama perang melawan terorisme, fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya.
Memang Barat telah menggariskan karakter-karakter tertentu untuk harakah Islam agar sesuai dengan kepentingan Barat. Mereka menghendaki agar harakah Islam dapat menerima sistem thaghut yang dijalankan Barat dan penguasa Dunia Islam yang zalim. Agar diterima umat, Barat menyebut aktivis harakah ini sebagai kaum moderat, bukan kaum fundamentalis atau ekstremis yang memang dimusuhi Barat.
Padahal kenyataannya, kaum moderat hakikatnya tidak berbeda dengan kaum liberal-sekuler, kecuali perbedaan formalitas saja. Jika dicermati, lontaran ide harakah Islam pragmatis sama saja dengan ide kelompok liberal-sekuler. Kita jangan tertipu dengan permainan istilah dan pengggunaan simbol-simbol Islam. Contoh nyatanya adalah PKP di Turki. PKP sangat sering mengeksploitir istilah dan simbol Islam. Padahal berbagai strategi dan langkah politiknya, seribu kali lebih berbahaya bagi umat Islam daripada kelompok-kelompok sekuler.
Maka sudah saatnya umat Islam sadar, bahwa tak setiap harakah yang seakan-akan Islami dan melayani kepentingan Islam adalah memang betul-betul baik bagi Islam ! Kita juga harus menyadari bahwa di antara harakah Islam ada yang menjadi agen Barat yang sadar atau tidak justru melayani kepentingan-kepentingan Barat. Kita juga harus sadar bahwa niat yang ikhlas tidaklah cukup, melainkan juga diperlukan langkah perjuangan yang benar sesuai Syariah Islam.
Karakter Harakah Yang Mengakui Sistem Thaghut
Paling tidak ada 6 (enam) karakter harakah Islam yang mengakui sistem thaghut dan menjadi agen Barat :
Pertama, menganut sikap pragmatis (waqi’iyyah), yaitu bertindak bukan atas dasar pertimbangan Syariah, melainkan atas dasar fakta yang ada dengan pertimbangan untung rugi (manfaat).
Kedua, tidak mempunyai ide Islam yang jelas. Mereka menyerukan Islam secara umum saja, dengan penafsiran yang disesuaikan dengan fakta yang ada demi meraih keridhoan penguasa zalim dan kaum penjajah (Barat).
Ketiga, tidak berusaha mengubah secara total sistem sekuler yang ada, melainkan hanya memperbaikinya secara parsial pada aspek-aspek tertentu. Mereka mempunyai asumsi dasar bahwa sistem yang ada sudah sah dan sudah final. Yang diubah bukan sistemnya, melainkan hal-hal tertentu yang memerlukan perbaikan, misalnya korupsi.
Keempat, mempunyai wawasan dan aksi yang hanya bersifat lokal. Mereka tidak peduli dengan persoalan umat Islam yang bersifat global, misalnya mempersatukan seluruh umat Islam dalam satu negara Khilafah.
Kelima, selalu berusaha menampakkan diri sebagai kelompok modern dan moderat, dengan dalih Islam adalah agama yang fleksibel dan luwes. Mereka mengecam harakah Islam ideologis sebagai kelompok garis keras (mutasyadidun) yang hanya cari masalah dengan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Mereka menggembar-gemborkan ide-ide tertentu, seperti fiqih al-waqi’ (fiqih yang bertoak dari fakta), fiqih al-mashalih (fiqih yang mempertimbangkan kemaslahatan), dan semisalnya. Mereka masuk ke dalam parlemen dengan dalih untuk menegakkan agama, dan seterusnya.
Keenam, mementingkan figuritas. Mereka adalah harakah yang mempraktikkan kultus individu, karena mengedepankan figur pimpinan (qiyadah) daripada pemikiran yang serius dan produktif. Jika menghadapi masalah yang perlu keputusan, kata akhirnya bukan pada pertimbangan pemikiran, melainkan pada kehendak figur pimpinan yang telah tertawan oleh realitas sistem yang bobrok.
Harakah dengan karakter-karakter ini jelas sangat menyenangkan penguasa dari sistem thaghut. Harakah seperti ini pun kemudian dimanfaatkan dan diperalat untuk mengalihkan perhatian umat dari harakah ideologis yang sahih. Dengan demikian, di samping telah mengacaukan gambaran perjuangan Islam yang hakiki, harakah pragmatis itu juga telah mempersulit perjuangan ke arah perubahan total yang dikehendaki Islam.
Padahal sudah jelas, keterlibatan harakah pragmatis dalam parlemen sesungguhnya adalah suatu bentuk ketaatan kepada thaghut dan upaya jahat untuk memperpanjang umur thaghut itu. Hal ini juga akan mengacaukan pemahaman umat mengenai sistem thaghut sehingga umat bisa jadi menganggap sistem thaghut yang ada sudah bagus dan final.
Penutup
Dari seluruh penjelasan di atas, sudah seharusnya harakah pragmatis menyadari kekeliruan langkah mereka. Namun akankah mereka mau sadar? Dengan penuh kepahitan kami katakan, nampaknya mereka tidak akan sadar. Sebab cacat yang ada pada harakah pragmatis itu adalah cacat bawaan yang fatal, yaitu cacat pada ide (fikrah) dan metode (thariqah) perjuangan mereka.
Sungguh, setiap perjuangan yang dilandasi asumsi bahwa sistem yang ada sudah sah dan tidak perlu diubah, hanya akan menghasilkan kesia-siaan dan kemurkaan dari Allah SWT, meskipun mereka berniat ikhlas.
Ingatlah firman Allah SWT :
(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
“Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin (dalam kebenaran) ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?” (QS Al-Mulk [67] : 22)
Juga firman-Nya :
(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)
“Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” (QS Al-Furqaan [25] : 73). Wallahu a’lam. [ ]
(Disarikan dari artikel Amaa Aan li al-Harakat al-Islamiyah allatiy Ta’tarifu bi Syar’iyyah Al-Anzhimah an Tash-huw, oleh Dr. Hazim Badar, Palestina, Majalah Al-Waie (Arab), no. 282, Edisi Khusus Rajab 1431 H/ Juli 2010)
Sabtu, 25 Desember 2010
Senin, 13 Desember 2010
Ditunggu Bocoran WikiLeaks Soal Terorisme !!!
M. Shodiq Ramadhan (Chief Editor Suara Islam Online)
Geger akibat situs WikiLeaks (www.wikileaks.org) sedang melanda dunia. Situs yang dipimpin Julian Assange dan bermarkas di Swedia itu terus membocorkan ratusan ribu file rahasia yang terkait dengan aktivitas Pemerintah Amerika Serikat. Sepekan ini saja, WikiLeaks telah membuat masyarakat dunia terperanjat dengan mengungkap dokumen yang menyatakan bahwa Arab Saudi, Kuwait, dan beberapa negara Timur Tengah menginginkan agar Amerika menyerang Iran karena memiliki nuklir.
Menurut WikiLeaks, dokumen yang mereka rilis itu dijamin kesahihannya. Tidak ada dokumen palsu. Bagaimana cara memperolehnya, dirahasiakan. Tetapi, gara-gara aktiviatsnya itu, Julian Assange kini sedang diburu Interpol.
Bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia, kini juga menjadi saat-saat yang mendebarkan menunggu bocoran dokumen WikiLeaks. Konon kabarnya harian The Guardian dari Inggris mengklaim memiliki 251 ribu lebih dokumen kawat diplomatik AS. Dari sekian banyak jumlah dokumen tersebut, 3.059 berasal dari kedutaan Amerika di Jakarta dan 167 dari konsulat Amerika di Surabaya. Dokumen tertua adalah tanggal 19 November 1990, sementara yang terbaru 27 Februari 2010.
Jumlah dokumen dari Indonesia tersebut merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan jumlah dokumen dari kedutaan Amerika di negara lain di Asia Tenggara. Di Bangkok, misalnya, jumlah dokumen yang terbuka 2.941, Manila 1.796, dan Singapura 704. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting di mata Amerika.
Kita belum tahu seberapa tinggi tingkat kerahasiaan dokumen-dokumen itu. Beberapa dokumen yang dilansir hanya menceritakan Kasus Timor-Timur, Pemilu 2004 dan Pelatihan Kopassus. Dalam dokumen berkode CRS Report RS20332 dengan judul East Timor Crisis: US Policy and Options tertanggal 5 November 1999 itu disebutkan bahwa Pemerintahan Bill Clinton menekan RI agar menerima kehadiran pasukan perdamai an internasional di Timor Timur usai jajak pendapat 1999. Selain itu juga menghentikan kerja sama militer AS dan Indonesia dan mengancam sanksi lebih keras bila tak mau bekerja sama, mengendalikan milisi, dan memulangkan 200 ribu pengungsi Timor Timur. Amerika juga mendukung keputusan IMF dan Bank Dunia agar menghentikan bantuan mereka untuk Indonesia. Bantuan yang dihapus untuk tahun 2000 antara lain bantuan ekonomi 75 juta dolar AS, Economic Support Funds 5 juta dolar AS dan IMET 400 ribu dolar
Mengenai Pemilu 2004 yang memenangkan pasangan SBY-JK, dalam dokumen tertanggal 20 Mei 2005 berkode CRS Report RS21874, Analyst in Southeast and South Asian Affairs, disebutkan bahwa SBY adalah the thinking general. Dalam dokumen itu juga terungkap bahwa suksesnya Pemilu 2004 meneguhkan dominasi partai sekuler, yaitu Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
Sementara itu, berkaitan dengan Pelatihan Kopassus, dokumen yang bertajuk Joint Combined Exchange Training (JCET) and Human Rights Background and Issues for Congress, tertanggal 26 Januari 1999 menyebutkan bahwa sejak tahun 1992, Kongres AS memutus program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional (IMET) untuk Indonesia setelah tragedi Santa Cruz. Tetapi, di bawah program JECT Dephan yang di setujui oleh Deplu, pasukan Baret Hijau AS melatih 60 anggota pasukan khusus TNI di Indonesia yang sebagian besar Kopassus. JECT berdalih pelatihan murni militer meskipun kurikulum latihan perang kota berjudul ‘crowd control’. Akhirnya, pada April 1998, anggota Kongres AS menyurati Menteri Pertahanan Cohen Evans yang menyebut program JECT telah mengakali larangan Kongres. Akibatnya JECT dihentikan pada 8 Mei 1998.
Bagaimana dengan dokumen yang menyebut peranan Amerika dalam penanganan terorisme di Indonesia?. Kita belum tahu. Sebab dokumen mengenai hal itu belum dibocorkan oleh WikiLeaks. Yang jelas secara kasat mata penanganan kasus terorisme di Indonesia sejak tahun 2002 sangat kental berbau Amerika. Sejak pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), pendanaan, program pelatihannya, dan penangkapan sejumlah tersangka terorisme, Amerika ternyata mengambil peranan dibaliknya.
Dalam kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir misalnya, setidaknya ada tiga bukti yang selama ini diketahui banyak pihak telah melibatkan Amerika. Pertama, pengakuan mantan penerjemah Presiden Bush dan Megawati di Gedung Putih, Fred Burks, di Pengadilan. Dalam persidangan Ustadz Abu tahun 2005, Fred Burks membeberkan semua rencana Amerika untuk me’render’ Ustadz Abu. Pria kelahiran 20 Februari 1958 itu menyebut adanya negosiasi tingkat tinggi, di mana Amerika meminta Indonesia menyerahkan Ustadz Abu ke tahanan Amerika. Tapi Presiden Megawati menolak tekanan itu.
Fred Burks juga berkata bahwa tiga pekan sebelum bom Bali ada pertemuan rahasia di rumah Megawati, Jl. Teuku Umar (16/9/02) yang dihadiri oleh Ralph L Boyce, Dubes AS untuk Indonesia, Karen Brooks (Direktur Asia National Security Council), seorang perempuan agen CIA yang diperkenalkan sebagai asisten khusus Bush, dan Burks sendiri. Sedangkan Megawati sendirian. Dalam pertemuan 20-an menit itu si agen CIA berkata bahwa pemerintah Amerika meminta agar Ustadz Abu diserahkan ke Amerika karena terkait jaringan Al-Qaeda. Megawati menolak, dengan alasan kalau dia menyerahkan Ustadz Abu ke Amerika akan timbul instabilitas politik dan agama yang tidak akan sanggup ia tanggung.
Namun si agen CIA itu justru mengancam, "Jika Ba'asyir tidak diserahkan ke Amerika sebelum Konferensi APEC (enam minggu setelah pertemuan itu) situasi akan tambah sulit. Pertemuan pun bubar. Bom Bali pun meledak (12/10/02). Burks berkata, "Peristiwa itu memberi alasan yang diperlukan Megawati sehingga Ba'asyir ditahan sampai sekarang, meskipun dia (Mega) tidak menyerahkannya ke Amerika”.
Bukti kedua yang menjelaskan keterlibatan Amerika dalam penangkapan Ustadz Abu adalah ketika Pemerintah AS mengutus Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge (10/3/04) untuk menekan Presiden Megawati, Menko Polkam SBY, dan Kapolri Jendral Da'i Bachtiar agar tetap menahan Ustadz Abu setelah bebas dari Rutan Salemba. Maka peristiwa itu memaksa ribuan personil PHH mengambil paksa Ustadz Abu pada hari Jum'at (30/4/04) pukul 06.55 WIB setelah sejak pukul 05.00 WIB bentrok dengan para aktivis ormas Islam yang turut menyambut rencana pembebasan beliau.
Hasil kunjungan Tom Ridge kepada Menko Polkam SBY saat itu (8/3/04) seperti dilaporkan kantor berita Perancis AFP sebagai berikut: Isu seputar akan dijeratnya kembali Ba'asyir ini muncul ketika pihak Amerika Serikat dan beberapa diplomat asing kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menetapkan 1,5 tahun penjara potong masa tahanan bagi ustadz yang juga pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo itu.
Sehari setelah keluarnya keputusan MA itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Tom Ridge, menemui Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (8/3) dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan Indonesia terhadap Ba'asyir bukanlah keputusan yang tepat. "Kami harap tidak lama lagi dia akan dibawa ke pengadilan dengan cara lain," kata Ridge seperti dikutip AFP. Beberapa saat usai pertemuan itu, ada pernyataan dari kantor Menkopolkam, "Jika ada bukti baru, sama saja, dari dalam atau luar Indonesia, beliau akan didakwa lagi," ujar Harsanto, salah seorang staf Susilo Bambang Yudhoyono pada AFP.
Bukti ketiga, adalah pengakuan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif melalui tulisannya di rubrik Resonansi HU Republika (13/4/04). Ia mengaku diminta langsung oleh Dubes AS di Jakarta Ralph L Boyce (28/3/04) agar melobi Ketua MA dan Kapolri supaya Ustadz Abu tetap ditahan sebelum pemilu dilangsungkan. Untuk kepentingan itu pihak Dubes menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan. Syafii mengaku langsung menolak dengan tegas, kendatipun dia sendiri tidak sepaham dengan visi dan misi perjuangan Ust Abu.
Bagaimana dengan penangkapan Ustadz Abu di Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat beberapa bulan lalu?. Apakah ini juga bagian dari skenario dan pesanan Amerika?. Kita tunggu seberapa banyak dokumen rahasia yang dimiliki WikiLeaks terkait Indonesia terutama soal penanganan kasus terorisme. Sedikit banyak, dokumen yang terungkap tersebut akan membuka perselingkuhan antara pejabat-pejabat di negeri ini dengan Amerika Serikat. Apakah kelak ada pihak yang kebakaran jenggot jika dokumen tersebut dibuka, mari kita tunggu cicilan dokumen dari Wikileaks.
Sumber : http://www.suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-pembaca/1545-ditunggu-bocoran-wikileaks-soal-terorisme
Geger akibat situs WikiLeaks (www.wikileaks.org) sedang melanda dunia. Situs yang dipimpin Julian Assange dan bermarkas di Swedia itu terus membocorkan ratusan ribu file rahasia yang terkait dengan aktivitas Pemerintah Amerika Serikat. Sepekan ini saja, WikiLeaks telah membuat masyarakat dunia terperanjat dengan mengungkap dokumen yang menyatakan bahwa Arab Saudi, Kuwait, dan beberapa negara Timur Tengah menginginkan agar Amerika menyerang Iran karena memiliki nuklir.
Menurut WikiLeaks, dokumen yang mereka rilis itu dijamin kesahihannya. Tidak ada dokumen palsu. Bagaimana cara memperolehnya, dirahasiakan. Tetapi, gara-gara aktiviatsnya itu, Julian Assange kini sedang diburu Interpol.
Bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia, kini juga menjadi saat-saat yang mendebarkan menunggu bocoran dokumen WikiLeaks. Konon kabarnya harian The Guardian dari Inggris mengklaim memiliki 251 ribu lebih dokumen kawat diplomatik AS. Dari sekian banyak jumlah dokumen tersebut, 3.059 berasal dari kedutaan Amerika di Jakarta dan 167 dari konsulat Amerika di Surabaya. Dokumen tertua adalah tanggal 19 November 1990, sementara yang terbaru 27 Februari 2010.
Jumlah dokumen dari Indonesia tersebut merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan jumlah dokumen dari kedutaan Amerika di negara lain di Asia Tenggara. Di Bangkok, misalnya, jumlah dokumen yang terbuka 2.941, Manila 1.796, dan Singapura 704. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting di mata Amerika.
Kita belum tahu seberapa tinggi tingkat kerahasiaan dokumen-dokumen itu. Beberapa dokumen yang dilansir hanya menceritakan Kasus Timor-Timur, Pemilu 2004 dan Pelatihan Kopassus. Dalam dokumen berkode CRS Report RS20332 dengan judul East Timor Crisis: US Policy and Options tertanggal 5 November 1999 itu disebutkan bahwa Pemerintahan Bill Clinton menekan RI agar menerima kehadiran pasukan perdamai an internasional di Timor Timur usai jajak pendapat 1999. Selain itu juga menghentikan kerja sama militer AS dan Indonesia dan mengancam sanksi lebih keras bila tak mau bekerja sama, mengendalikan milisi, dan memulangkan 200 ribu pengungsi Timor Timur. Amerika juga mendukung keputusan IMF dan Bank Dunia agar menghentikan bantuan mereka untuk Indonesia. Bantuan yang dihapus untuk tahun 2000 antara lain bantuan ekonomi 75 juta dolar AS, Economic Support Funds 5 juta dolar AS dan IMET 400 ribu dolar
Mengenai Pemilu 2004 yang memenangkan pasangan SBY-JK, dalam dokumen tertanggal 20 Mei 2005 berkode CRS Report RS21874, Analyst in Southeast and South Asian Affairs, disebutkan bahwa SBY adalah the thinking general. Dalam dokumen itu juga terungkap bahwa suksesnya Pemilu 2004 meneguhkan dominasi partai sekuler, yaitu Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
Sementara itu, berkaitan dengan Pelatihan Kopassus, dokumen yang bertajuk Joint Combined Exchange Training (JCET) and Human Rights Background and Issues for Congress, tertanggal 26 Januari 1999 menyebutkan bahwa sejak tahun 1992, Kongres AS memutus program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional (IMET) untuk Indonesia setelah tragedi Santa Cruz. Tetapi, di bawah program JECT Dephan yang di setujui oleh Deplu, pasukan Baret Hijau AS melatih 60 anggota pasukan khusus TNI di Indonesia yang sebagian besar Kopassus. JECT berdalih pelatihan murni militer meskipun kurikulum latihan perang kota berjudul ‘crowd control’. Akhirnya, pada April 1998, anggota Kongres AS menyurati Menteri Pertahanan Cohen Evans yang menyebut program JECT telah mengakali larangan Kongres. Akibatnya JECT dihentikan pada 8 Mei 1998.
Bagaimana dengan dokumen yang menyebut peranan Amerika dalam penanganan terorisme di Indonesia?. Kita belum tahu. Sebab dokumen mengenai hal itu belum dibocorkan oleh WikiLeaks. Yang jelas secara kasat mata penanganan kasus terorisme di Indonesia sejak tahun 2002 sangat kental berbau Amerika. Sejak pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), pendanaan, program pelatihannya, dan penangkapan sejumlah tersangka terorisme, Amerika ternyata mengambil peranan dibaliknya.
Dalam kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir misalnya, setidaknya ada tiga bukti yang selama ini diketahui banyak pihak telah melibatkan Amerika. Pertama, pengakuan mantan penerjemah Presiden Bush dan Megawati di Gedung Putih, Fred Burks, di Pengadilan. Dalam persidangan Ustadz Abu tahun 2005, Fred Burks membeberkan semua rencana Amerika untuk me’render’ Ustadz Abu. Pria kelahiran 20 Februari 1958 itu menyebut adanya negosiasi tingkat tinggi, di mana Amerika meminta Indonesia menyerahkan Ustadz Abu ke tahanan Amerika. Tapi Presiden Megawati menolak tekanan itu.
Fred Burks juga berkata bahwa tiga pekan sebelum bom Bali ada pertemuan rahasia di rumah Megawati, Jl. Teuku Umar (16/9/02) yang dihadiri oleh Ralph L Boyce, Dubes AS untuk Indonesia, Karen Brooks (Direktur Asia National Security Council), seorang perempuan agen CIA yang diperkenalkan sebagai asisten khusus Bush, dan Burks sendiri. Sedangkan Megawati sendirian. Dalam pertemuan 20-an menit itu si agen CIA berkata bahwa pemerintah Amerika meminta agar Ustadz Abu diserahkan ke Amerika karena terkait jaringan Al-Qaeda. Megawati menolak, dengan alasan kalau dia menyerahkan Ustadz Abu ke Amerika akan timbul instabilitas politik dan agama yang tidak akan sanggup ia tanggung.
Namun si agen CIA itu justru mengancam, "Jika Ba'asyir tidak diserahkan ke Amerika sebelum Konferensi APEC (enam minggu setelah pertemuan itu) situasi akan tambah sulit. Pertemuan pun bubar. Bom Bali pun meledak (12/10/02). Burks berkata, "Peristiwa itu memberi alasan yang diperlukan Megawati sehingga Ba'asyir ditahan sampai sekarang, meskipun dia (Mega) tidak menyerahkannya ke Amerika”.
Bukti kedua yang menjelaskan keterlibatan Amerika dalam penangkapan Ustadz Abu adalah ketika Pemerintah AS mengutus Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge (10/3/04) untuk menekan Presiden Megawati, Menko Polkam SBY, dan Kapolri Jendral Da'i Bachtiar agar tetap menahan Ustadz Abu setelah bebas dari Rutan Salemba. Maka peristiwa itu memaksa ribuan personil PHH mengambil paksa Ustadz Abu pada hari Jum'at (30/4/04) pukul 06.55 WIB setelah sejak pukul 05.00 WIB bentrok dengan para aktivis ormas Islam yang turut menyambut rencana pembebasan beliau.
Hasil kunjungan Tom Ridge kepada Menko Polkam SBY saat itu (8/3/04) seperti dilaporkan kantor berita Perancis AFP sebagai berikut: Isu seputar akan dijeratnya kembali Ba'asyir ini muncul ketika pihak Amerika Serikat dan beberapa diplomat asing kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menetapkan 1,5 tahun penjara potong masa tahanan bagi ustadz yang juga pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo itu.
Sehari setelah keluarnya keputusan MA itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Tom Ridge, menemui Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (8/3) dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan Indonesia terhadap Ba'asyir bukanlah keputusan yang tepat. "Kami harap tidak lama lagi dia akan dibawa ke pengadilan dengan cara lain," kata Ridge seperti dikutip AFP. Beberapa saat usai pertemuan itu, ada pernyataan dari kantor Menkopolkam, "Jika ada bukti baru, sama saja, dari dalam atau luar Indonesia, beliau akan didakwa lagi," ujar Harsanto, salah seorang staf Susilo Bambang Yudhoyono pada AFP.
Bukti ketiga, adalah pengakuan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif melalui tulisannya di rubrik Resonansi HU Republika (13/4/04). Ia mengaku diminta langsung oleh Dubes AS di Jakarta Ralph L Boyce (28/3/04) agar melobi Ketua MA dan Kapolri supaya Ustadz Abu tetap ditahan sebelum pemilu dilangsungkan. Untuk kepentingan itu pihak Dubes menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan. Syafii mengaku langsung menolak dengan tegas, kendatipun dia sendiri tidak sepaham dengan visi dan misi perjuangan Ust Abu.
Bagaimana dengan penangkapan Ustadz Abu di Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat beberapa bulan lalu?. Apakah ini juga bagian dari skenario dan pesanan Amerika?. Kita tunggu seberapa banyak dokumen rahasia yang dimiliki WikiLeaks terkait Indonesia terutama soal penanganan kasus terorisme. Sedikit banyak, dokumen yang terungkap tersebut akan membuka perselingkuhan antara pejabat-pejabat di negeri ini dengan Amerika Serikat. Apakah kelak ada pihak yang kebakaran jenggot jika dokumen tersebut dibuka, mari kita tunggu cicilan dokumen dari Wikileaks.
Sumber : http://www.suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-pembaca/1545-ditunggu-bocoran-wikileaks-soal-terorisme
Minggu, 12 Desember 2010
Hukum Syariah
Indonesia punya begitu banyak pergerakan dakwah yang ingin menegakkan syariat Islam. Dan perjuangan untuk menegakkan syariah Islam tidak pernah putus. Dari segi niat, rasanya semua sudah baik. Tapi dari sisi langkah nyata, apa benar masing-masing sudah melangkahkan berjalan sesuai sunnatullah?
Ada apa dengan sunnatullah?
Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah hal yang terkait dengan hukum sebab akibat secara wajar dan manusiawi.Contoh, ketika Rasulullah SAW perang Badar, meski diback-up oleh para Malaikat, namun Rasulullah SAW tetap mengambil sebab dan berjalan di atas sunnatullah. Beliau tidak lantas leha-leha lantaran merasa sudah punya 'backing'.
Bersama para pasukan, beliau SAW sibuk berlatih perang, menyiapkan senjata, bahkan membuat strategi dan tipu muslihat sesuai sunnatullah. Kemenangan yang beliau SAW raih, bukan semata-mata turun dari langit, tetapi semua faktor yang bisa menyebabkan kemenangan, memang telah beliau jalani.
Sunnatullah yang harus dijalani dalam menegakkan syariat itu bukan cuma bermodal semangat berapi-api, juga tidak berhenti sampai slogan, poster, unjuk rasa atau sekedar cita-cita. Kalau yang begini, sudah banyak yang melakukannya. Dan tanpa bermaksud mengecilkan semangat itu, sunatullah masih belum dijalankan.
Di belahan bumi lain, kita melihat saudara-saudara kita sibuk menyusun strategi, mengerahkan dana dan massa, serta rajin berkampanye untuk bisa masuk ke dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Teorinya, dengan penetrasi ke dalam jantung kekuasaan, mereka berharap bisa menegakkan syariah dari dalam sistem. Slogannya, menegakkan syariah Islam lewat jalur politik.
Di belahan bumi satunya lagi, saudara-saudara kita yang lain lagi juga sibuk. Tapi bukan masuk arena politik praktis, sebaliknya mereka sibuk menyusun pasukan tempur untuk meruntuhkan pemerintahan 'thaghut' yang mereka anggap sebagai musuh Allah. Slogan yang mereka kumandangkan ternyata sama, Ayo tegakkan syariat Allah.
Kita pasti gembira bahwa di penghujung zaman ini masih diizinkan bertemu dengan para pejuang yang ingin menegakkan syariah Islam, meski masing-masing lewat cara yang mereka anggap paling benar. Kadang masing-masing elemen berbeda pendapat tentang jalur mana yang sebaiknya ditempuh. Apakah jalur dalam atau jalur luar.
Tapi di tengah ketidak-kompakan mereka, ada satu hal-hal pokok yang oleh semua elemen disepakati. Pertama, semua sepakat ingin menegakkan syariah Islam. Kedua, semua sepakat untuk menegakkan syariah Islam itu harus dengan kerja keras dan kesungguhan yang tinggi. Juga butuh dana serta sekian banyak resources lainnya.
Sayangnya, ada satu hal yang sangat inti tapi sering dilupakan. Apa itu?
Banyak yang lupa bahwa untuk menegakkan syariah Islam, kita butuh selapis generasi yang melek dengan syariah Islam itu sendiri. Sebab apalah gunanya kita perjuangkan tegaknya syariah, sementara umat Islam sendiri masih tidak paham dengan detail-detailnya. Pada titik inilah sesungguhnya salah satu faktor sunnatullah yang paling fundamental tidak terjalankan dengan baik.
Satu pelajaran berharga dari DI Aceh dan perjuangan syariah Islam mungkin bisa sejenak kita kupas disini. Setelah puluhan tahun perang memakan korban dalam jumlah besar, akhirnya syariah Islam dibolehkan dijalankan disana. Sayangnya, ketika kemerdekaan untuk melaksanakan syariah Islam didapat, orang yang mengerti syariah Islam malah tidak ada. Rakyat Aceh yang betahun-tahun berperang memperjuangkan syariah, malah tumbuh dididik tidak bersama syariah Islam.
Tanpa bermaksud mengecilkan arti perjuangan rakyat Aceh selama ini, kenyataannya wilayah yang punya otonomi untuk menegakkan hukum hudud itu malah kekurangan ahli di bidang hukum hudud. Kalau kita kumpulkan ahli syariah di seluruh Aceh, yang bergelar doktor ilmu syariah cuma beberapa gelintir saja. Sungguh ironis, bukan?
Bahkan kita tidak pernah membaca karya tulis di bidang syariah Islam dari para ulama Aceh. Kita juga tidak pernah mendengar misalnya bahwa di Aceh ada fakultas atau Universitas yang konsern di bidang ilmu-ilmu syariah. Maka kalau hari ini kekurangan pakar syariah, rasanya kita bisa dengan mudah menebak penyebabnya.
Kita Mulai Dari Sini
Akhirnya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, semua pihak sepakat bahwa penegakan syariah Islam itu akan tegak berjalan bila penyiapan generasi yang paham dan mengerti syariah itu benar-benar dipersiapkan. Buat apa negaranya menjalankan syariah, tetapi warganya tidak mengerti syariah, bahkan kadang malah phobi, antipati bahkan sangat resisten.
Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Generasi yang tidak dilahirkan dengan kurikulum pendidikan syar'i, tentunya tidak akan menginginkan tegaknya syariah Islam.
Sebaliknya, generasi yang sejak kecil sudah akrab dan paham betul isi perut syariah Islam, serta hidup dengan sepenuh cinta kepadanya, meski negaranya tidak mengakui syariah, akan melahirkan sebuah pemerintahan yang dekat syariah. Bahkan tanpa harus berteriak-teriak dengan slogan.
Pada akhirnya semua sepakat bahwa tugas berat yang selama ini terlupakan adalah mengajarkan ilmu syariah kepada generasi berikutnya. Mengenalkan ilmu itu kepada khalayak seluas-luasnya, serta melahirkan ribuan ulama ahli di bidang syariah. Inilah proyek besar dan sangat urgen, namun selama ini terlupakan.
Umat Islam butuh kampus tempat belajar ilmu syariah. Sebab yang selama ini kita perjuangkan tidak lain adalah tegaknya syariah. Tapi sayang sekali, kemanakah kita bisa belajar ilmu syariah, semua orang menggeleng. Termasuk orang yang di atas panggung yang sejak tadi teriak-teriak untuk menegakkan syariah. Soalnya, dia sendiri juga kurang mengerti ilmu syariah. Dan tidak tahu kemana mesti belajar syariah.
Ada apa dengan sunnatullah?
Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah hal yang terkait dengan hukum sebab akibat secara wajar dan manusiawi.Contoh, ketika Rasulullah SAW perang Badar, meski diback-up oleh para Malaikat, namun Rasulullah SAW tetap mengambil sebab dan berjalan di atas sunnatullah. Beliau tidak lantas leha-leha lantaran merasa sudah punya 'backing'.
Bersama para pasukan, beliau SAW sibuk berlatih perang, menyiapkan senjata, bahkan membuat strategi dan tipu muslihat sesuai sunnatullah. Kemenangan yang beliau SAW raih, bukan semata-mata turun dari langit, tetapi semua faktor yang bisa menyebabkan kemenangan, memang telah beliau jalani.
Sunnatullah yang harus dijalani dalam menegakkan syariat itu bukan cuma bermodal semangat berapi-api, juga tidak berhenti sampai slogan, poster, unjuk rasa atau sekedar cita-cita. Kalau yang begini, sudah banyak yang melakukannya. Dan tanpa bermaksud mengecilkan semangat itu, sunatullah masih belum dijalankan.
Di belahan bumi lain, kita melihat saudara-saudara kita sibuk menyusun strategi, mengerahkan dana dan massa, serta rajin berkampanye untuk bisa masuk ke dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Teorinya, dengan penetrasi ke dalam jantung kekuasaan, mereka berharap bisa menegakkan syariah dari dalam sistem. Slogannya, menegakkan syariah Islam lewat jalur politik.
Di belahan bumi satunya lagi, saudara-saudara kita yang lain lagi juga sibuk. Tapi bukan masuk arena politik praktis, sebaliknya mereka sibuk menyusun pasukan tempur untuk meruntuhkan pemerintahan 'thaghut' yang mereka anggap sebagai musuh Allah. Slogan yang mereka kumandangkan ternyata sama, Ayo tegakkan syariat Allah.
Kita pasti gembira bahwa di penghujung zaman ini masih diizinkan bertemu dengan para pejuang yang ingin menegakkan syariah Islam, meski masing-masing lewat cara yang mereka anggap paling benar. Kadang masing-masing elemen berbeda pendapat tentang jalur mana yang sebaiknya ditempuh. Apakah jalur dalam atau jalur luar.
Tapi di tengah ketidak-kompakan mereka, ada satu hal-hal pokok yang oleh semua elemen disepakati. Pertama, semua sepakat ingin menegakkan syariah Islam. Kedua, semua sepakat untuk menegakkan syariah Islam itu harus dengan kerja keras dan kesungguhan yang tinggi. Juga butuh dana serta sekian banyak resources lainnya.
Sayangnya, ada satu hal yang sangat inti tapi sering dilupakan. Apa itu?
Banyak yang lupa bahwa untuk menegakkan syariah Islam, kita butuh selapis generasi yang melek dengan syariah Islam itu sendiri. Sebab apalah gunanya kita perjuangkan tegaknya syariah, sementara umat Islam sendiri masih tidak paham dengan detail-detailnya. Pada titik inilah sesungguhnya salah satu faktor sunnatullah yang paling fundamental tidak terjalankan dengan baik.
Satu pelajaran berharga dari DI Aceh dan perjuangan syariah Islam mungkin bisa sejenak kita kupas disini. Setelah puluhan tahun perang memakan korban dalam jumlah besar, akhirnya syariah Islam dibolehkan dijalankan disana. Sayangnya, ketika kemerdekaan untuk melaksanakan syariah Islam didapat, orang yang mengerti syariah Islam malah tidak ada. Rakyat Aceh yang betahun-tahun berperang memperjuangkan syariah, malah tumbuh dididik tidak bersama syariah Islam.
Tanpa bermaksud mengecilkan arti perjuangan rakyat Aceh selama ini, kenyataannya wilayah yang punya otonomi untuk menegakkan hukum hudud itu malah kekurangan ahli di bidang hukum hudud. Kalau kita kumpulkan ahli syariah di seluruh Aceh, yang bergelar doktor ilmu syariah cuma beberapa gelintir saja. Sungguh ironis, bukan?
Bahkan kita tidak pernah membaca karya tulis di bidang syariah Islam dari para ulama Aceh. Kita juga tidak pernah mendengar misalnya bahwa di Aceh ada fakultas atau Universitas yang konsern di bidang ilmu-ilmu syariah. Maka kalau hari ini kekurangan pakar syariah, rasanya kita bisa dengan mudah menebak penyebabnya.
Kita Mulai Dari Sini
Akhirnya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, semua pihak sepakat bahwa penegakan syariah Islam itu akan tegak berjalan bila penyiapan generasi yang paham dan mengerti syariah itu benar-benar dipersiapkan. Buat apa negaranya menjalankan syariah, tetapi warganya tidak mengerti syariah, bahkan kadang malah phobi, antipati bahkan sangat resisten.
Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Generasi yang tidak dilahirkan dengan kurikulum pendidikan syar'i, tentunya tidak akan menginginkan tegaknya syariah Islam.
Sebaliknya, generasi yang sejak kecil sudah akrab dan paham betul isi perut syariah Islam, serta hidup dengan sepenuh cinta kepadanya, meski negaranya tidak mengakui syariah, akan melahirkan sebuah pemerintahan yang dekat syariah. Bahkan tanpa harus berteriak-teriak dengan slogan.
Pada akhirnya semua sepakat bahwa tugas berat yang selama ini terlupakan adalah mengajarkan ilmu syariah kepada generasi berikutnya. Mengenalkan ilmu itu kepada khalayak seluas-luasnya, serta melahirkan ribuan ulama ahli di bidang syariah. Inilah proyek besar dan sangat urgen, namun selama ini terlupakan.
Umat Islam butuh kampus tempat belajar ilmu syariah. Sebab yang selama ini kita perjuangkan tidak lain adalah tegaknya syariah. Tapi sayang sekali, kemanakah kita bisa belajar ilmu syariah, semua orang menggeleng. Termasuk orang yang di atas panggung yang sejak tadi teriak-teriak untuk menegakkan syariah. Soalnya, dia sendiri juga kurang mengerti ilmu syariah. Dan tidak tahu kemana mesti belajar syariah.
Langganan:
Komentar (Atom)